Denpasar, 24 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melalui Penyuluh Hukum menghadiri Workshop Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali. Kegiatan ini berlangsung di Casablanca Meeting Room, The Rooms and Apartment, pada Selasa (24/6).

Workshop tematik P4GN kali ini mengusung tema “Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan diikuti 30 peserta dari berbagai stakeholder terkait, termasuk Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Bali, Abi Anas.

Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol. Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H., membuka kegiatan secara resmi. Workshop kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh perwakilan Polda Bali dan materi kedua oleh Tim Asesmen Terpadu BNNP Bali.

Dalam sesi diskusi dan penyampaian rencana aksi, Abi Anas menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung upaya P4GN melalui program pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). “Kelompok Kadarkum menjadi salah satu langkah preventif yang diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat,” jelas Abi Anas.

Kegiatan berlangsung lancar hingga penutupan, dengan diakhiri diskusi dan penyusunan rencana aksi bersama para peserta

Gianyar, 24 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melalui Penyuluh Hukum Madya menggelar kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum tentang bantuan hukum di Kantor Desa Lebih, Gianyar, pada Selasa (24/6).

Hadir dalam sosialisasi tersebut Perbekel Desa Lebih, Ketua Pos Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, Penyuluh Hukum Madya, serta peserta yang terdiri dari Ketua BPD, LPM, tokoh adat, kepala dusun, perangkat desa, dan karang taruna se-Desa Lebih.

Penyuluh Hukum Madya, I Gede Adi Saputra, dalam paparannya menyampaikan tugas pokok dan fungsi Kemenkum Bali, salah satunya adalah memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. "Bantuan hukum diberikan khusus kepada masyarakat tidak mampu atau miskin, dan fasilitas ini disediakan secara cuma-cuma," jelasnya.

Adi Saputra juga menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bali menunjuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk melaksanakan pendampingan hukum, baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi. "Melalui Panitia Pengawas Daerah (Panwasda), kami memastikan bantuan hukum diberikan sesuai standar yang telah ditentukan," ujarnya.

Saat ini, terdapat 11 OBH di Bali yang siap memberikan pendampingan. Guna mempermudah akses masyarakat, Kanwil Kemenkum Bali mendorong pembentukan paralegal di desa sebagai upaya mendukung program prioritas Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yakni pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat desa dan mendapat respon positif dari para peserta.

Denpasar, 24 Juni 2025 — Dalam rangka mempercepat realisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Provinsi Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar Rapat Koordinasi bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Bali. Kegiatan berlangsung pada Selasa (24/6) di Ruang Dharmawangsa, Kanwil Kemenkum Bali.

Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh beserta jajaran; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana; Kepala Bidang Pelayanan AHU, I Wayan Adhi Karmayana; serta pengurus INI Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali. Jajaran JFT dan JFU pada Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Bali turut hadir dalam kegiatan ini.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam percepatan pendirian koperasi merah putih, sekaligus menyelaraskan data antara Kanwil Kementerian Hukum dan Dinas Koperasi terkait status badan hukum koperasi yang telah terbit.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menyukseskan target 100% pembentukan KDMP sebelum 1 Juli 2025. Ia mengungkapkan bahwa dari total 716 desa/kelurahan di Bali, sebanyak 666 desa telah memiliki SK badan hukum koperasi. Empat kabupaten yakni Jembrana, Klungkung, Tabanan, dan Bangli tercatat sudah mencapai 100%. Sementara itu, masih terdapat desa di Kota Denpasar, Gianyar, Badung, Karangasem, dan Buleleng yang memerlukan percepatan proses legalisasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, melalui perwakilannya, menyampaikan bahwa data yang dimiliki pihaknya menunjukkan baru 642 desa yang telah memiliki SK badan hukum koperasi. Selisih ini menjadi perhatian bersama dalam forum, dan akan ditindaklanjuti melalui sinkronisasi data antarinstansi.

Rapat koordinasi ini juga menyusun sejumlah langkah tindak lanjut, seperti percepatan penyelarasan data, penguatan peran notaris dalam proses legalisasi, serta peningkatan koordinasi antara Dinas Koperasi dan Kanwil Kemenkum Bali.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Bali akan melakukan kunjungan langsung ke sejumlah desa, termasuk Desa Tegal Harum dan Desa Kutuh, untuk memastikan seluruh tahapan pendirian koperasi dapat diselesaikan tepat waktu.

Kemenkum Bali menegaskan komitmennya sebagai fasilitator utama dalam proses legalisasi koperasi dengan pelayanan yang cepat, akurat, dan akuntabel. Dengan dukungan lintas sektor yang kuat, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi simbol formalitas, tetapi juga fondasi nyata bagi penguatan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan di Bali.

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Selasa (24/6) di Ruang Darmawangsa. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual, sebuah inisiatif yang disambut baik oleh Kanwil Kemenkum Bali.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta jajaran, hadir langsung dalam kegiatan ini. Dari pihak DPRD Kabupaten Badung, hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, didampingi Ketua Pansus DPRD Kabupaten Badung, I Putu Dendy Astra Wijaya, beserta jajaran.

Mengawali diskusi, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Badung, I Putu Dendy Astra Wijaya, menjelaskan bahwa Raperda ini merupakan langkah strategis Kabupaten Badung dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kelompok penggiat seni dan budaya daerah. "Tujuannya agar Kabupaten Badung dapat meningkatkan daya tarik pariwisata dan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbasis pada Kekayaan Intelektual," terang Putu Dendy. Beliau juga menambahkan, "Oleh karena itu, kami hadir di sini untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan masukan dari jajaran Kanwil Kemenkum Bali, sehingga nantinya masukan yang diperoleh dapat kami jadikan sandingan dalam pembahasan Raperda Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Badung."

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Kabupaten Badung. Beliau menekankan pentingnya Kekayaan Intelektual (KI) yang selama ini dirasa belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, padahal KI memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi untuk menopang kesejahteraan masyarakat. "Kami sangat senang atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Melalui kegiatan ini, kami merasa memiliki frekuensi yang sama dengan DPRD Kabupaten Badung, khususnya dalam pelindungan Kekayaan Intelektual. Kami berharap diskusi dan tanya jawab nantinya dapat saling membangun dan memberikan masukan satu sama lain yang diperlukan dalam pelindungan kekayaan intelektual ini," ujar Wahyu Eka Putra.

Selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, menjelaskan peran Kanwil Kemenkum Bali sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Peran tersebut meliputi memberikan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi KI, mendampingi teknis pendaftaran KI, Indikasi Geografis, dan lainnya, menjalin kemitraan aktif dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya, menginisiasi pelaksanaan program MIPC (Mobile Intellectual Property Clinic) serta Mendorong produk lokal untuk mendaftarkan produknya sebagai Kekayaan Intelektual.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap dapat terus menjalin sinergi yang kuat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mewujudkan ekosistem Kekayaan Intelektual yang kondusif. Hal ini diharapkan dapat melindungi hak-hak kreator lokal, mendorong inovasi, meningkatkan nilai tambah produk daerah, serta pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Badung.

Denpasar, 23 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, dan diikuti oleh seluruh jajaran struktural di lingkungan Kanwil.

Turut hadir mendampingi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Wayan Redana, yang juga menjabat sebagai Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Nengah Sukadana.

Rapat ini difokuskan pada upaya memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mempercepat pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Beberapa hal penting yang menjadi pembahasan dalam rapat, antara lain:
- Pemenuhan data dukung oleh seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas,

- Peningkatan kualitas layanan Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa, sebagai bentuk pelayanan hukum yang lebih merata dan dekat dengan masyarakat.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah, Wahyu Eka Putra, menegaskan pentingnya kerja kolektif dan komitmen nyata dalam upaya reformasi birokrasi.

“Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan indikator administratif. Ini adalah wujud nyata dari semangat perubahan, pelayanan yang akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. WBBM bukan tujuan akhir, melainkan awal dari pelayanan publik yang berintegritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan birokrasi harus dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta didukung oleh soliditas antarunit di seluruh jajaran Kanwil.

“Transformasi birokrasi memerlukan sinergi dan semangat gotong royong. Mari kita jadikan semangat melayani sebagai identitas utama institusi kita,” pungkas Wahyu.

Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali semakin solid dan siap menghadapi proses evaluasi eksternal, serta terus menghadirkan pelayanan hukum yang bersih, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.